Kemenhub Punyai Hak Untuk Mereferensikan Pencabutan Ojol – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akui sedang persiapkan koreksi peraturan ojek online (ojol) sehubungan sangsi untuk aplikator yg gak mematuhi aturan pemerintah. Sangsi terberatnya, izin aplikator dapat dibekukan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi menerangkan pencabutan itu berubah menjadi kekuasaan dari Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) . Dalam soal ini, Kemenhub punyai hak untuk mereferensikan pencabutan itu terhadap Kominfo.

” Saya undang dari Otoritas Layanan Keuangan (OJK) , Bank Indonesia (BI) , serta Komisi Pengawas Pertarungan Usaha (KPPU) , kami kaji bagaimana beri sangsi dengan aturan kami, tetapi itu pun ranah dari Kominfo, ” ujar Budi.

Aturan yg akan direvisi, ialah Ketetapan Menteri Perhubungan Nomer 12 Tahun 2019 terkait Perlindungan Keselamatan Pemakai Sepeda Motor yg Dimanfaatkan untuk Kebutuhan Penduduk.

Sebelum membuat revisi, faksinya sudah kerjakan survey lebih dahulu. Dalam kerjakan survey, dia pun menggandeng beberapa instansi mandiri.

” Bila survey internal kami telah tuntas, minggu kedepan dari dua instansi survey dapat diberikan ke kami, ” katanya.

Kecuali koreksi berkenaan sangsi, Kemenhub juga membuat peraturan sehubungan promosi atau potongan harga. Penentuan itu akan dimasukkan ke Ketentuan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) .

Oleh karenanya, regulator transportasi ini akan membuat revisi peraturan awalnya, yaitu Ketentuan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomer KP 348 terkait Petunjuk Penghitungan Cost Layanan Pemanfaatan Sepeda Motor Yg Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Penduduk Yg Dijalankan Dengan Penerapan.