Makan Pecel Lele Malah Dipajak, Keluhan Warga Palembang

Makan Pecel Lele Malah Dipajak, Keluhan Warga Palembang – Peraturan Pemerintah Kota (Pemkot) , Palembang balik lagi bikin terkejut masyarakatnya. Bukan cuma tingkatkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) , bahkan juga sekarang pedagang pecel lele serta pempek dipinggir jalan mulai dikenai pajak.

” Peraturan ini telah terlalu berlebih. Sesudah tidak berhasil mengarah uang dari pajak PBB, sekarang pedagang dipajaki. Walau sebenarnya bahan buat untuk pempek telah dikenai pajak, ” kata Pengamat Peraturan Publik asal Sumsel, Bagindo Togar kala lakukan perbincangan, Selasa (8/7/2019) .

Bagindo menilainya pajak ke banyak pedagang dipandang kurang pas. Dimana semestinya Pemkot Palembang menberikan dukungan untuk peningkatan UKM, bukan justru memohon pajak.

” Apa pempek butuh dipajaki, Pemkot malahan harusnya menilai industri Pempek, kita kenal industri ini kan telah membuat lapangan kerja buat masyarakat serta menggerakkan perekonomian, ” kata Bagindo.

” Pempek ini telah jadi lambang serta kebanggaan masyarakat Palembang. Semua diselesaikan tiada subsidi atau dukungan dari pemerintah, ” tuturnya .

Bagindo menilainya peraturan ibarat tukang palak, preman atau petugas upeti untuk kerajaan. Hal tersebut disebutkan lantaran Pemkot masih miskin rencana, terlebih menarik pajak yang tak langsung memberatkan masyarakatnya.

” Masih bnyak Sumber PAD yang lain. Bila pengin kreatif serta siap untuk berkeringat, ” kata Bagindo tegas.

Untuk didapati, sebelum mengerjakan pungutan pajak 10% pada pedagang lewat metode e-tax, Pemkot bahkan juga telah tingkatkan PBB bulan Mei waktu lalu.

Masyarakat menyebutkan kenaikan meraih 300-400%. Tagihan naik dengan mencolok serta dihadapi semua kudu pajak (WP) lokasi Jalan Pertiwi, Demang Lebar Daun, Palembang.

” Tagihan PBB kami naik dengan mencolok di tahun ini, dari pertama Rp 239 ribu, saat ini Rp 894. Ini sangatlah memberatkan masyarakat, ” kata salah satu orang masyarakat, Fathony disaat dijumpai di tempat tinggalnya Mei waktu lalu.

Tagihan PBB serta pungutan pajak terhadap banyak pedagang lantas tujuanya sama, yaitu memburu PAD tahun 2019 Rp 1, 3 Triliun.

Seperti sama Fathony, Rusli, memprotes peraturan Pemkot yang di rasa memberatkannya. Lebih, Rusli yang seharian kerja jadi ojek online ini pendapatannya tidak makin bertambah.

” Bila terkena pajak bermakna kan bayarnya semakin mahal. Telah penghasilan tak naik tetapi pajak PBB naik, makan pecel lele justru terkena pajak, ” ujar Rusli.