Home / Berita Umum / Peraturan Tak Lumrah Jadi Ketentuan SMPN 7 Surakarta

Peraturan Tak Lumrah Jadi Ketentuan SMPN 7 Surakarta

Peraturan Tak Lumrah Jadi Ketentuan SMPN 7 Surakarta – Orangtua siswa baru SMPN 7 Surakarta sudah sempat ramai waktu lakukan daftar lagi. Dikarenakan orangtua mesti tanda tangani surat pengakuan yg satu diantaranya didalamnya yakni siswa dilarang menikah saat tempuh pendidikan.

Peraturan itu dirasakan tak lumrah jadi ketentuan masuk SMP. Meskipun, sebetulnya orangtua murid sepakat bila anaknya tak menikah pada umur SMP.

Peraturan itu tercatat dalam lembar surat pengakuan pada ketentuan nomer tiga. Didalamnya yakni ‘sanggup mentaati serta patuhi aktivitas saat Periode Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) , Realisasi Wiyata Mandala, OSIS serta Tata Tertata Sekolah dan tak menikah saat menuruti pendidikan di SMP Negeri 7 Surakarta’.

Peraturan diperkokoh dengan ketentuan nomer lima, yaitu ‘Apabila saya tak mentaati peraturan serta ketetapan yg diputuskan oleh sekolah, saya mampu terima sangsi dari sekolah’.

Kepala SMPN 7 Surakarta, Siti Latifah, membetulkan tersedianya klausul itu. Tetapi ia menyanggah kalau peraturan itu dibikin olehnya.

” Benar memang benar ada klausul itu. Tetapi itu dibikin sejak mulai saya belum jadi Kepala SMPN 7 Surakarta, ” kata Siti, Rabu (10/7/2019) .

Tetapi ia mengaku kalau dirinya sendiri tak melihat ulang lebih dahulu tersedianya klausul itu. Hingga surat pengakuan sudah terburu tersebar serta diisi oleh orangtua murid.

” Memang saya tak melihat ulang langsung, jadi terburu keluar, ” tutur ia.

Tetapi Siti meyakinkan udah mencoret klausul itu. Ia lantas memandang peraturan itu tak mempunyai basic yg sama dengan peraturan di atasnya.

” Telah kami anulir beberapa syarat dilarang menikah itu. Orangtua murid juga kami kasih wawasan. Peraturan semacam itu tidak juga ada sangkutannya dengan peraturan di atasnya, ” tuturnya.

Selain itu, Kabid SMP Dinas Pendidikan Surakarta, Bambang Wahyono, mengemukakan peraturan itu tak bersumber dari dinas. Tetapi ia mengharap orang tak perlu membahas peraturan itu.

” Memang tak ada peraturan dari dinas yg mengontrol itu. Tetapi kami tak mempersoalkan peraturan itu, sebab tiap-tiap sekolah mempunyai kebijaksanaan sendiri, ” tuturnya.

About penulis77